Kampanye Damai Pemilu Indonesia 2009 - Setelah beberapa waktu yang lalu terjadi demo yang berakhir dengan rusuh di Sumatera Utara yang menyebabkan Ketua DPRD Sumut Meninggal. Pemekaran Propinsi Tapanuli dihentikan Golkar. Demo yang mencoreng dunia perpolitikan Indonesia ini menimbulkan kekecewaaan banyak pihak, dan menyebabkan dicopotnya Kapolda dan Kapolwiltabes.
Golkar menghentikan seluruh proses pembentukan Propinsi Tapanuli (Protap) di Sumatera utara (Sumut) sampai waktu yang tidak ditentukan menyusul peristiwa meninggalnya Ketua DPRD Sumut Abdul Azis Angkat di tengah aksi unjuk rasa yang mengepung Gedung DPRD pada Selasa 3 Februari 2009.
"DPP Golkar sudah memerintahkan kepada anggota Fraksi Partai Golkar di DPR Republik Indonesia untuk menghentikan seluruh proses pemekaran Propinsi Tapanuli," kata Ketua DPP Golkar yang juga Ketua FPG DPR Priyo Budi Santoso di Gedung DPR/MPR Jakarta, Rabu petang.
Priyo menegaskan, Golkar juga menghentikan aktivitas seluruh anggota FPG dalam semua pembahasan RUU tentang pemekaran wilayah yang sudah masuk ke DPR Republik Indonesia. Namun penghentian proses pembentukan daerah otonom baru di luar Protap, bersifat sementara.
"Seluruh proses pembahasan usul pemekaran (di luar Protap) kita hentikan sementara, sampai betul-betul ada kepastian bahwa pemekaran memang sangat dibutuhkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat, bukan keinginan atau kepentingan elit," katanya.
Priyo menyatakan, Golkar sangat kecewa terhadap aksi anarkhi yang menyebabkan Ketua DPRD Sumut meninggal. Selain itu menyayangkan langkah Polri dalam menangani aksi itu.
"Terhadap adanya laporan dari lapangan dimana Polri kurang tanggap, kami kecewa. Karena itu, Golkar mendesak Kapolri untuk meminta keterangan pimpinan Polri setempat," katanya.
Jika benar terjadi pembiaran, pimpinan Polri di Sumut harus dicopot. Laporan adanya dugaan pembiaran itu selain diterima dari kader Golkar, juga diterima dari kader partai lain.
Golkar menyatakan, proses demokrasi akan jalan terus dan jangan sampai terjadi pemaksaan kehendak yang diikuti tindakan anarkhi. "Kita tidak boleh menyerah terhadap tekanan melalui tindakan anarkhi," katanya.
Golkar menyatakan, tindakan pengunjuk rasa yang menyebabkan Abdul Azis Angkat meninggal merupakan tindakan bar-bar dan tidak berprikemanusiaan. Pelakunya harus ditangkap.
"Begitu juga penggerak serta aktor intelektual harus segera ditangkap," kata Priyo yang menambahkan bahwa DPP Golkar telah mengutus sejumlah fungsionaris termasuk Anggota FPG DPR Syarfi Hutauruk dalam pemakaman jenazah Abdul Azis Angkat.
Dia mengemukakan, berdasarkan laporan dari kader-kader Golkar, saat unjuk rasa terjadi di luar Gedung DPRD, Abdul Azis Angkat sedang memimpin Rapat Paripurna DPRD yang membahas Raperda dan Nota Keuangan APBD.
Tiba-tiba massa yang semula melakukan aksi di luar gedung, merangsek ke ruang sidang. Peristiwa pemaksaan oleh massa yang menuntut DPRD mengeluarkan rekomendasi pembentukan Protap berlangsung sekitar empat jam.
Selama 1,5 jam, massa mengepung ruang sidang dan mendorong-dorong Abdul Azis Angkat, bahkan dipukuli. "Kita sangat kecewa dengan aksi bar-bar demonstran yang tidak berprikemanusiaan dan kesantunan berdemokrasi," katanya.
Abdul Azis Angkat yang juga Sekretaris DPD Golkar Sumut baru menjabat Ketua DPRD dua bulan lalu menggantikan Wahab Dalimunte yang pindah ke partai lain.
Sebelumnya Mendagri Mardiyanto disela-sela Raker dengan Komisi II DPR mengemukakan, proses pembentukan Protap tidak ditolak, tetapi ditinjau kembali. (*) Kampanye Damai Pemilu Indonesia 2009
Golkar menghentikan seluruh proses pembentukan Propinsi Tapanuli (Protap) di Sumatera utara (Sumut) sampai waktu yang tidak ditentukan menyusul peristiwa meninggalnya Ketua DPRD Sumut Abdul Azis Angkat di tengah aksi unjuk rasa yang mengepung Gedung DPRD pada Selasa 3 Februari 2009.
"DPP Golkar sudah memerintahkan kepada anggota Fraksi Partai Golkar di DPR Republik Indonesia untuk menghentikan seluruh proses pemekaran Propinsi Tapanuli," kata Ketua DPP Golkar yang juga Ketua FPG DPR Priyo Budi Santoso di Gedung DPR/MPR Jakarta, Rabu petang.
Priyo menegaskan, Golkar juga menghentikan aktivitas seluruh anggota FPG dalam semua pembahasan RUU tentang pemekaran wilayah yang sudah masuk ke DPR Republik Indonesia. Namun penghentian proses pembentukan daerah otonom baru di luar Protap, bersifat sementara.
"Seluruh proses pembahasan usul pemekaran (di luar Protap) kita hentikan sementara, sampai betul-betul ada kepastian bahwa pemekaran memang sangat dibutuhkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat, bukan keinginan atau kepentingan elit," katanya.
Priyo menyatakan, Golkar sangat kecewa terhadap aksi anarkhi yang menyebabkan Ketua DPRD Sumut meninggal. Selain itu menyayangkan langkah Polri dalam menangani aksi itu.
"Terhadap adanya laporan dari lapangan dimana Polri kurang tanggap, kami kecewa. Karena itu, Golkar mendesak Kapolri untuk meminta keterangan pimpinan Polri setempat," katanya.
Jika benar terjadi pembiaran, pimpinan Polri di Sumut harus dicopot. Laporan adanya dugaan pembiaran itu selain diterima dari kader Golkar, juga diterima dari kader partai lain.
Golkar menyatakan, proses demokrasi akan jalan terus dan jangan sampai terjadi pemaksaan kehendak yang diikuti tindakan anarkhi. "Kita tidak boleh menyerah terhadap tekanan melalui tindakan anarkhi," katanya.
Golkar menyatakan, tindakan pengunjuk rasa yang menyebabkan Abdul Azis Angkat meninggal merupakan tindakan bar-bar dan tidak berprikemanusiaan. Pelakunya harus ditangkap.
"Begitu juga penggerak serta aktor intelektual harus segera ditangkap," kata Priyo yang menambahkan bahwa DPP Golkar telah mengutus sejumlah fungsionaris termasuk Anggota FPG DPR Syarfi Hutauruk dalam pemakaman jenazah Abdul Azis Angkat.
Dia mengemukakan, berdasarkan laporan dari kader-kader Golkar, saat unjuk rasa terjadi di luar Gedung DPRD, Abdul Azis Angkat sedang memimpin Rapat Paripurna DPRD yang membahas Raperda dan Nota Keuangan APBD.
Tiba-tiba massa yang semula melakukan aksi di luar gedung, merangsek ke ruang sidang. Peristiwa pemaksaan oleh massa yang menuntut DPRD mengeluarkan rekomendasi pembentukan Protap berlangsung sekitar empat jam.
Selama 1,5 jam, massa mengepung ruang sidang dan mendorong-dorong Abdul Azis Angkat, bahkan dipukuli. "Kita sangat kecewa dengan aksi bar-bar demonstran yang tidak berprikemanusiaan dan kesantunan berdemokrasi," katanya.
Abdul Azis Angkat yang juga Sekretaris DPD Golkar Sumut baru menjabat Ketua DPRD dua bulan lalu menggantikan Wahab Dalimunte yang pindah ke partai lain.
Sebelumnya Mendagri Mardiyanto disela-sela Raker dengan Komisi II DPR mengemukakan, proses pembentukan Protap tidak ditolak, tetapi ditinjau kembali. (*) Kampanye Damai Pemilu Indonesia 2009
Kapan ni sundul aku di Kampanye Damai Pemilu Indonesia 2009
Salam n sukses