Lifestyle Blog Cantik

Showing posts with label Partai Politik. Show all posts

Pilkada Medan 2010

by Unknown

Pemilihan walikota Medan diprediksi bakal terjadi satu kali putaran, karena banyaknya masyarakat yang tidak mau menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) kota Medan di tempat-tempat pemungutan suara (TPS).

Itulah yang disampaikan oleh salah satu calon wakil walikota Medan, Ahmad Arif, kepada Waspada Online tadi siang, setelah mengunjungi beberapa TPS seputar kota Medan. Saat itu, penghitungan suara sementara mencatat Sofyan Tan dengan nomor urut 10, mencapai 38%. Namun, menjelang sore, tadi, suara Rahudman Harahap yang berpasangan dengan Dzulmi Eldin, nomor urut 6, mulai mendekati Sofyan.

Namun hasil penghitungan suara sementara real count yang dilakukan oleh PDIP sampai jam 23.33 malam ini, menunjukkan Sofyan Tan, calon walikota nomor urut 10, unggul. Tercatat, pasangan Sofyan Tan-Nelly Armayanti unggul diurutan pertama dengan perolehan suara 97.882 atau 25.85% disusul oleh pasangan Rahudman Harahap-Dzulmi Eldin dengan 77.223 atau 20.33%. Hampir dipastikan kedua pasangan ini akan masuk ke putaran kedua Pilkada Medan 2010.

Dengan hasil sementara itu, hampir bisa dipastikan pilkada di Medan akan masuk putaran kedua.

Kepada Waspada Online, Sofyan Tan, yang sedang memantau proses penghitungan suara, mengatakan bahwa memang harapannya menang satu putaran. "Tapi kalau menang satu putaran, tak paten. Dua putaran saja lah, akan kita buktikan nanti," tegas Sofyan, malam ini.

Sampai saat ini, jumlah TPS yang sudah didata berjumlah 2201 dari total 3920 tempat pemungutan suara. Total suara yang masuk 393.062. Sofyan unggul 292 TPS di Helvetia dengan 24.244 suara, Rahudman unggul 167 TPS di Marelan dengan 11.959 suara sementara.

Sebelum pilkada ini dimulai, sempat dikabarkan bahwa Rahudman dan Sofyan akan berpasangan.

Posted in: Opini Politik, Partai Politik | 1 komentar | |

Pilkada Ngawi 2010

by Unknown

Sehari menjelang pemungutan suara Pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Daerah Ngawi ditemukan ada delapan kotak suara dari total 87 kotak suara yang didistribusikan ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam kondisi tidak tersegel dan tidak terkunci.

Sebanyak 87 kotak suara tersebut didistribusikan ke PPS di Kecamatan Paron. Antara lain PPS Dawu, Jeblokan, Jambangan, Sirigan, Gentong, Semen, Teguhan, dan Kedung Putri. Saat diterima PPS, delapan kotak diantaranya ditemukan dalam kondisi tidak tersegel dan tidak terkunci.

Ketua Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) Desa Kedung Putri, Baruseto, mengakui jika dia menerima kotak suara tersebut dalam keadaan tidak terkunci dan tidak tersegel. “Saat saya terima, kotak suara tersebut sudah dalam keadaan tidak terkunci. Kemudian isinya kami lihat untuk mengecek daftar pemilih,” kata Baruseto, Selasa (11/5).

Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Paron, Suwarto, mengatakan, hal tersebut terjadi karena kelalaian petugas. “Ini murni karena kelalaian petugas dan tidak disengaja,” katanya.

Sebelum kejadian ini, pelanggaran lainnya juga pernah terjadi saat pendistribusian kotak suara oleh PPK Ngrambe. Pihak PPK terlalu awal dalam mendistribusikan kotak suara. Sejak H-7 sebelum pemungutan suara, PPK sudah mendistribusikannya ke PPS. Padahal dalam aturan Komisi Pemilihan Umum,, kotak suara seharusnya didistribusikan pada H-3.

Ketua KPU Ngawi, Soenarto, menyataka, atas kelalaian ini pihak PPK Paron sudah membuat berita acara mengenai kekeliruan tersebut. “Sedangkan untuk kotak suara lainnya yang sudah didistribusikan dari PPK ke PPS kondisinya aman dan masih tersegel,” jelasnya.

Pilkada Ngawi diikuti lima pasangan calon bupati-wakil bupati, yakni pasangan Tri Suyono-Suramto (NOTO) yang diusung Partai Hanura, Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), dan Partai Bintang Reformasi (PBR); Mohammad Rosidi-Siti Amsiyah (ROSA) dari calon perseorangan; Kanang-Ony Anwar (OK) yang diusung Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS); Maryudhi Wahyono-Suratno (MARS) yang diusung Partai Demokrat dan aliansi 12 parpol non parlemen; dan Ratih Sanggarwati-Khoirul Anam yang diusung Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Pemilihan kepala daerah Ngawi akan dilaksanakan pada Rabo (12/5) dengan jumlah pemilih 738.372 orang yang tersebar di 1.481 TPS.

Posted in: Opini Politik, Partai Politik | 0 komentar | |

Golput

by Unknown

GOLPUT

Pada pemilihan-pemilihan kepala daerah yang berlangsung di tahun-tahun terakhir ini ditemukan banyak sekali golongan putih atau sering dikenal sebagai golput. Golput artinya bahwa mereka-mereka ini adalah orang-orang yang tidak menggunakan hak pilihnya pada pemilihan umum baik pemilihan kepala daerah maupun kepala negara dan anggota legislatif.

Fenomena ini sekarang ini makin marak terjadi di beberapa pemilihan, malah di Pilkada Jabar posisi golput lebih besar daripada prosentase hasil pemenang pilkada (Hade). Fenomena golput bisa jadi disebabkan akan kejenuhan masyarakat oleh politik. Mereka jenuh dengan kehidupan politik yang bisa dibilang tidak kunjung baik. Banyak partai politik yang hanya mementingkan kepentingan mereka, kasus-kasus korupsi yang makin merajalela, dan kesejahteraan rakyat yang tak kunjung terpenuhi, dan lain sebagainya membuat kejenuhan terhadap perpolitikan Indonesia makin memuncak. Kejenuhan akan politik kemjudian diejawantahkan dalam kegolputan mereka dalam pemilihan umum.

Golput bisa juga disebabkan karena tidak ada calon baik legislatif maupun eksekutif yang dinilai berkompeten untuk mengemban amanah rakyat. Oleh karena itu, mereka lebih baik tidak menggunkan hak pilih mereka.

Selain itu, golput bisa dijadikan pelajaran bagi para politisi dalam parpol untuk lebih mengedepankan kepentingan rakyat karena rakyat memilih golput salah satunya disebabkan oleh kejenuhan terhadap partai.

Berhubung pemilu 2009 semakin dekat, saya sendiri berharap agar kelompok golput ini bisa berkurang. Karena apabila pemerintahan terpilih hasil pemilu yang didominasi oleh golput, maka pemerintahan ini akan berkurang legitimasinya.

Artikel GOLPUT ini dipersembahkan oleh Makalah Skripsi Tesis. Majalah Gratis.

Posted in: Opini Politik, Partai Politik | 2 komentar | |

Indonesia 2009 Golkar Hentikan Proses Pemekaran Protap

by admin

Kampanye Damai Pemilu Indonesia 2009 - Setelah beberapa waktu yang lalu terjadi demo yang berakhir dengan rusuh di Sumatera Utara yang menyebabkan Ketua DPRD Sumut Meninggal. Pemekaran Propinsi Tapanuli dihentikan Golkar. Demo yang mencoreng dunia perpolitikan Indonesia ini menimbulkan kekecewaaan banyak pihak, dan menyebabkan dicopotnya Kapolda dan Kapolwiltabes.

Golkar menghentikan seluruh proses pembentukan Propinsi Tapanuli (Protap) di Sumatera utara (Sumut) sampai waktu yang tidak ditentukan menyusul peristiwa meninggalnya Ketua DPRD Sumut Abdul Azis Angkat di tengah aksi unjuk rasa yang mengepung Gedung DPRD pada Selasa 3 Februari 2009.

"DPP Golkar sudah memerintahkan kepada anggota Fraksi Partai Golkar di DPR Republik Indonesia untuk menghentikan seluruh proses pemekaran Propinsi Tapanuli," kata Ketua DPP Golkar yang juga Ketua FPG DPR Priyo Budi Santoso di Gedung DPR/MPR Jakarta, Rabu petang.

Priyo menegaskan, Golkar juga menghentikan aktivitas seluruh anggota FPG dalam semua pembahasan RUU tentang pemekaran wilayah yang sudah masuk ke DPR Republik Indonesia. Namun penghentian proses pembentukan daerah otonom baru di luar Protap, bersifat sementara.

"Seluruh proses pembahasan usul pemekaran (di luar Protap) kita hentikan sementara, sampai betul-betul ada kepastian bahwa pemekaran memang sangat dibutuhkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat, bukan keinginan atau kepentingan elit," katanya.

Priyo menyatakan, Golkar sangat kecewa terhadap aksi anarkhi yang menyebabkan Ketua DPRD Sumut meninggal. Selain itu menyayangkan langkah Polri dalam menangani aksi itu.

"Terhadap adanya laporan dari lapangan dimana Polri kurang tanggap, kami kecewa. Karena itu, Golkar mendesak Kapolri untuk meminta keterangan pimpinan Polri setempat," katanya.

Jika benar terjadi pembiaran, pimpinan Polri di Sumut harus dicopot. Laporan adanya dugaan pembiaran itu selain diterima dari kader Golkar, juga diterima dari kader partai lain.

Golkar menyatakan, proses demokrasi akan jalan terus dan jangan sampai terjadi pemaksaan kehendak yang diikuti tindakan anarkhi. "Kita tidak boleh menyerah terhadap tekanan melalui tindakan anarkhi," katanya.

Golkar menyatakan, tindakan pengunjuk rasa yang menyebabkan Abdul Azis Angkat meninggal merupakan tindakan bar-bar dan tidak berprikemanusiaan. Pelakunya harus ditangkap.

"Begitu juga penggerak serta aktor intelektual harus segera ditangkap," kata Priyo yang menambahkan bahwa DPP Golkar telah mengutus sejumlah fungsionaris termasuk Anggota FPG DPR Syarfi Hutauruk dalam pemakaman jenazah Abdul Azis Angkat.

Dia mengemukakan, berdasarkan laporan dari kader-kader Golkar, saat unjuk rasa terjadi di luar Gedung DPRD, Abdul Azis Angkat sedang memimpin Rapat Paripurna DPRD yang membahas Raperda dan Nota Keuangan APBD.

Tiba-tiba massa yang semula melakukan aksi di luar gedung, merangsek ke ruang sidang. Peristiwa pemaksaan oleh massa yang menuntut DPRD mengeluarkan rekomendasi pembentukan Protap berlangsung sekitar empat jam.

Selama 1,5 jam, massa mengepung ruang sidang dan mendorong-dorong Abdul Azis Angkat, bahkan dipukuli. "Kita sangat kecewa dengan aksi bar-bar demonstran yang tidak berprikemanusiaan dan kesantunan berdemokrasi," katanya.

Abdul Azis Angkat yang juga Sekretaris DPD Golkar Sumut baru menjabat Ketua DPRD dua bulan lalu menggantikan Wahab Dalimunte yang pindah ke partai lain.

Sebelumnya Mendagri Mardiyanto disela-sela Raker dengan Komisi II DPR mengemukakan, proses pembentukan Protap tidak ditolak, tetapi ditinjau kembali. (*) Kampanye Damai Pemilu Indonesia 2009

Posted in: Indonesia 2009, Kampanye Damai Pemilu Indonesia 2009, Partai Politik | 1 komentar | |